Skip to main content

Environmental Management Service

cover industri wajib audit

Tidak semua perusahaan diwajibkan melakukan audit lingkungan secara berkala. Namun, bagi industri dengan tingkat risiko lingkungan yang tinggi, kewajiban ini menjadi bagian penting dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan keberlangsungan operasional. 

Pemerintah telah menetapkan sejumlah industri wajib audit lingkungan berdasarkan jenis kegiatan, kapasitas operasional, serta potensi dampak kegiatan, serta potensi risiko yang dapat ditimbulkan apabila terjadi kecelakaan atau keadaan darurat.  

Melalui Surat Nomor P.541/A/PLH.6.2/02/2026 tanggal 13 Februari 2026, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH juga memerintahkan pelaksanaan audit lingkungan hidup wajib berkala bagi usaha dan kegiatan berisiko tinggi. 

Lantas, industri apa saja yang wajib melaksanakan audit lingkungan? Bagaimana ketentuan periode auditnya? Simak penjelasan berikut.

Apa Dasar Hukum Audit Lingkungan Wajib Berkala?

Kewajiban audit lingkungan hidup di Indonesia memiliki landasan hukum yang mengatur jenis kegiatan, kriteria risiko, dan mekanisme pelaksanaannya. 

Beberapa ketentuan utama meliputi: 

  1. UU Nomor 32 Tahun 2009, khususnya Pasal 49 dan 51, mengatur kewajiban audit bagi kegiatan berisiko tinggi dan persyaratan kompetensi auditor. 
  1. Permen LH Nomor 03 Tahun 2013, mengatur tata laksana audit lingkungan hidup, termasuk daftar usaha berisiko tinggi dan periode audit berkala. 
  1. Surat Menteri LH/Kepala BPLH Nomor P.541/A/PLH.6.2/02/2026, memuat perintah pelaksanaan audit wajib berkala bagi penanggung jawab usaha yang menjadi sasaran surat tersebut. 

Usaha berisiko tinggi merupakan kegiatan yang apabila mengalami kecelakaan atau keadaan darurat dapat menimbulkan dampak besar dan luas terhadap kesehatan manusia maupun lingkungan hidup. 

Untuk memahami fungsi dan mekanisme pelaksanaannya, baca artikel Audit Lingkungan Hidup: Panduan Lengkap untuk Perusahaan. 

 

Industri Apa Saja yang Wajib Audit Lingkungan?

Berdasarkan Lampiran I Permen LH Nomor 03 Tahun 2013, terdapat lima kelompok kegiatan yang termasuk dalam ketentuan audit lingkungan wajib berkala.

Industri Manufaktur dan Petrokimia

Sektor perindustrian memiliki risiko tinggi terutama karena penggunaan bahan berbahaya, potensi pencemaran, dan kemungkinan kecelakaan industri. 

Kegiatan yang wajib melaksanakan audit meliputi: 

  • Industri semen yang menerima limbah B3 dari luar kegiatan sendiri untuk proses klinker, setiap 3 tahun. 
  • Industri petrokimia, meliputi aromatik, normal parafin, pusat olefin, gas sintetik, dan asetilena, setiap 3 tahun. 
  • Industri bahan aktif pestisida, setiap 3 tahun. 
  • Industri amunisi dan bahan peledak, setiap 2 tahun. 

Ketentuan tersebut berlaku untuk semua besaran kegiatan yang memenuhi karakteristik usaha sebagaimana ditetapkan dalam regulasi. 

Bendungan dan Waduk

Pengoperasian bendungan, waduk, dan tampungan air lainnya termasuk kegiatan berisiko tinggi karena potensi kegagalan struktur yang dapat menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. 

Kewajiban audit berlaku untuk bendungan dengan tinggi lebih dari 15 meter atau luas genangan pada ambang 200 hektare sebagaimana tercantum dalam regulasi. 

Industri Energi, Migas, dan Pertambangan

Sektor energi dan pertambangan memiliki risiko lingkungan yang beragam, mulai dari kebocoran bahan berbahaya hingga kegagalan fasilitas penyimpanan tailing. 

Kegiatan yang termasuk dalam daftar audit wajib meliputi: 

  • Kilang minyak: kapasitas lebih dari 10.000 BOPD, setiap 5 tahun. 
  • Kilang LPG: kapasitas lebih dari 50 MMSCFD, setiap 5 tahun. 
  • Kilang LNG: kapasitas lebih dari 550 MMSCFD, setiap 5 tahun. 
  • Transmisi migas darat: tekanan minimal 16 bar atau panjang minimal 50 km, setiap 2 tahun. 
  • Transmisi migas laut: tekanan minimal 16 bar atau panjang minimal 100 km, setiap 5 tahun. 
  • Pertambangan dengan penempatan tailing di laut atau fasilitas penyimpanan tailing di darat: semua besaran, setiap 5 tahun. 
  • Eksploitasi bahan galian radioaktif: semua besaran, setiap 5 tahun. 
  • PLTA: tinggi bendung lebih dari 15 meter atau luas genangan pada ambang 200 hektare, setiap 5 tahun. 
  • PLTU: satu unit pembangkit berkapasitas lebih dari 1.000 MW, setiap 10 tahun. 

Kegiatan Pengembangan Nuklir

Pengoperasian bendungan, waduk, dan tampungan air lainnya termasuk kegiatan berisiko tinggi karena potensi kegagalan struktur yang dapat menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. 

Kewajiban audit berlaku untuk bendungan dengan tinggi lebih dari 15 meter atau luas genangan pada ambang 200 hektare sebagaimana tercantum dalam regulasi. 

Periode audit: 5 tahun sekali. 

Industri Pengelolaan Limbah B3

Kegiatan pengelolaan limbah B3 memiliki risiko akibat karakteristik bahan berbahaya, kemungkinan reaksi kimia, dan kontaminasi lingkungan. 

Audit wajib setiap 2 tahun sekali berlaku untuk kegiatan penimbunan limbah B3 sebagai kegiatan utama, serta pengumpulan, pemanfaatan, atau pengolahan limbah B3 yang terintegrasi dengan penimbunan sebagai kegiatan utama

Berapa Tahun Sekali Audit Lingkungan Wajib Dilakukan?

Periode audit lingkungan wajib berkala berbeda berdasarkan jenis kegiatan dan kriteria risiko yang ditetapkan pemerintah. 

Periode Audit 

Jenis Industri atau Kegiatan 

1 tahun 

Reaktor nuklir ≥100 MWt 

2 tahun 

Amunisi, transmisi migas darat, pengelolaan limbah B3 tertentu 

3 tahun 

Semen tertentu, petrokimia, pestisida, reaktor nuklir tertentu 

5 tahun 

Bendungan, kilang migas, pertambangan tertentu, PLTA 

10 tahun 

PLTU dengan satu unit lebih dari 1.000 MW 

Periode tersebut merupakan frekuensi audit berdasarkan regulasi, bukan tenggat penyelesaian audit setelah perusahaan menerima surat perintah

Bagaimana Mengetahui Apakah Perusahaan Wajib Audit?

Penentuan kewajiban audit tidak cukup berdasarkan bidang industri. Perusahaan juga perlu memeriksa kapasitas operasional, karakteristik kegiatan, dan ketentuan pemerintah. 

Langkah yang dapat dilakukan meliputi: 

  1. Mencocokkan jenis usaha dengan daftar kegiatan berisiko tinggi. 
  1. Memastikan kapasitas operasional memenuhi kriteria regulasi. 
  1. Mengevaluasi riwayat dan jadwal audit sebelumnya. 
  1. Memeriksa surat perintah audit dari pemerintah. 

Perusahaan di luar daftar juga dapat diwajibkan melakukan audit apabila memenuhi kriteria ketidaktaatan terhadap peraturan lingkungan hidup. 

Untuk memahami perbedaan mekanisme tersebut, pelajari artikel Audit Lingkungan Wajib vs Sukarela: Kapan Perusahaan Harus Melakukan?. 

Apa Risiko Jika Perusahaan Tidak Melaksanakan Audit?

Ketidakpatuhan terhadap kewajiban audit dapat menimbulkan konsekuensi hukum sekaligus meningkatkan risiko operasional perusahaan. 

Berdasarkan informasi Surat P.541 tahun 2026, perusahaan yang menerima perintah audit perlu memperhatikan tenggat penunjukan auditor dan penyampaian rencana audit dalam tiga bulan, serta penyelesaian dan pelaporan audit dalam sembilan bulan sejak surat ditandatangani. 

Karena itu, perusahaan perlu mempersiapkan dokumen lingkungan, menunjuk auditor bersertifikat kompetensi, dan melaksanakan audit sesuai ketentuan. 

Penjelasan mengenai konsekuensi ketidakpatuhan dapat dibaca dalam artikel Sanksi dan Risiko Hukum Jika Tidak Melakukan Audit Lingkungan. 

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Tidak. Audit wajib berkala berlaku bagi jenis kegiatan dan skala tertentu yang dikategorikan berisiko tinggi atau perusahaan lain yang juga dapat diperintahkan audit apabila memenuhi kriteria ketidaktaatan. 

Ya, apabila memenuhi kriteria audit wajib atau menerima perintah audit dari pemerintah. Maka Audit harus tetap dilaksanakan, karena AMDAL dan audit lingkungan memiliki fungsi berbeda. Pelajari selengkapnya dalam artikel AMDAL vs Audit Lingkungan: Perbedaan Utama dan Kapan Perusahaan Wajib Melakukan Keduanya. 

Audit dilaksanakan oleh tTim aAuditor lingkungan hidup yang memenuhi persyaratan kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pastikan Kepatuhan Audit Lingkungan Perusahaan Bersama AsEMS

Memahami kategori industri wajib audit lingkungan membantu perusahaan dalam mempersiapkan pelaksanaan audit, mengurangi risiko ketidakpatuhan, serta menjaga keberlangsungan kegiatan usaha. 

Jangan tunggu tindakan tegas dari regulator sebelum Anda mengambil langkah pembenahan.  Sejak 1987, AsEMS (unit spesialis lingkungan PT Aspros Binareka) telah menjadi mitra terpercaya dalam menyediakan layanan audit lingkungan. Kami hadir sebagai Lembaga Penyedia Jasa Audit (LPJA) Lingkungan Hidup teregistrasi yang menghadirkan solusi lingkungan terpadu, mulai dari penyusunan dokumen kelayakan AMDAL/UKL-UPL hingga pelaksanaan audit lingkungan. 

Pastikan fasilitas operasional perusahaan Anda dievaluasi oleh lembaga resmi berlisensi. Hubungi spesialis lingkungan kami untuk mendapatkan evaluasi teknis dan konsultasi mendalam mengenai kebutuhan perizinan Anda melalui email di lingkungan@asprosbinareka.com atau melalui WhatsApp disini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *